Pemutaran film PERDANA, sepenuhnya akan diputar di Festival Design – Fresh ‘n Brite 2012 di Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta pada tanggal 8 Oktober hingga 14 Oktober. Mari datang, saksikan dan dukung film pendek animasi dokumenter Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta ini.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Di tengah kevakuman pemerintah Republik, Sri Sultan Hamengku Buwono IX berusaha mencari cara untuk melepaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sehingga pada akhir Februari 1949, ketika tengah mendengarkan siaran radio BBC, beliau menemukan sebuah ide untuk membalikkan keadaan, yaitu dengan melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta yang tengah dikuasai Belanda. Sehingga tepat pada tanggal 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi, serangan dilakukan oleh pasukan gerilya ke Yogyakarta. Serangan ini mampu mengusir keluar pasukan Belanda di Yogyakarta dan Yogyakarta berhasil dikuasai kembali selama 6 jam. Tujuan dari serangan ini adalah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia belum mati. Dengan direbutnya Yogyakarta yang saat itu merupakan ibukota republik, api semangat perjuangan bangsa dapat dikobarkan kembali.

Pengorbanan Yogyakarta dalam penyerangan ini sangatlah besar artinya dalam perang pasca kemerdekaan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahkan merelakan wilayahnya untuk menjadi medan pertempuran agar Indonesia dapat bangkit kembali. Jasa-jasa dan pengorbanan Yogyakarta bagi Indonesia tidaklah murah, banyak rakyat Yogyakarta yang tewas, terluka, ataupun hilang dalam mendukung peperangan ini, namun semua ini dilakukan semata-mata sebagai pengabdian Yogyakarta kepada Indonesia.

Karena itu, keistimewaan Yogyakarta bukanlah tanpa dasar, melainkan berdasarkan pengabdian Yogyakarta yang mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingannya sendiri. Keistimewaan ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tanda terima kasih dalam bentuk penghargaan terhadap perjuangan Yogyakarta pada perang pasca kemerdekaan Indonesia.

Setelah Belanda melakukan agresi militernya yang pertama, ibukota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, beserta dengan para pemimpin negeri, sehingga seluruh pemerintahan dan kekuatan Indonesia bertumpu pada Yogyakarta. Dalam agresi militernya yang pertama, Belanda hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia, terutama di pulau Jawa yang menyebabkan Yogyakarta terkepung oleh pasukan Belanda dari berbagai penjuru. Hal ini kemudian mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan PBB, sehingga PBB mengadakan sebuah perundingan yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Perundingan ini melibatkan Indonesia, Belanda, Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Namun Belanda tidak pernah mengharapkan sebuah perundingan menurut Belanda, hanya ada satu jalan keluar dalam menghadapi masalah ini, yaitu  dengan menghancurkan pusat pemerintahan Republik yang saat itu tengah bertumpu di Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika KTN masih berlangsung, pernyataan perang disampaikan oleh Dr. Louis Beel dan pada hari itu juga pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta. Dimulai dari merebut landasan udara Maguwo, hingga penyerangan ke Yogyakarta. Penyerangan ini merupakan penyerangan dadakan, dan pada akhirnya pada siang harinya Yogyakarta dapat dikuasai oleh pasukan Belanda. Penyerangan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spoor dan pasukan KST. Menurut Spoor terdapat tiga alasan mengapa pemerintahan Republik di Yogyakarta perlu dihancurkan :

  • Pertama, menangkap pimpinan sipil dan militer Republik.
  • Kedua, menguasai sentra politik dan militer.
  • Ketiga, melakukan aksi pengepungan sekaligus menghancurkan konsentrasi perlawanan bersenjata lawan.

Dalam penyerangan ini, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Sukarno, Mohammad Hatta dan para menterinya ditangkap dan diasingkan, Jenderal Sudirman pun dalam kondisi sakit dan diungsikan dari Yogyakarta untuk melanjutkan strategi perang gerilya. Sehingga saat itu hanya tinggal Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang tinggal di Kraton. Di tengah absennya pemerintahan Republik dan keadaan Indonesia yang tidak pasti, pemerintah Belanda melakukan pendekatan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan mengajukan penawaran untuk membentuk Negara Bagian Jawa Tengah di bawah kekuasaan Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dijanjikan untuk menjadi penguasa Negara Bagian Jawa Tengah dengan kekuasaan seluas seluruh daerah pulau Jawa dan Madura. Hal ini menunjukkan pengakuan Belanda atas kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta serta bahwa beliau merupakan benteng terakhir pertahanan RI. Namun hal ini ditolak oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di tengah keadaan Indonesia yang penuh ketidakpastian, kesetiaan Yogyakarta pada Indonesia justru semakin kuat.

Perjuangan Yogyakarta dalam mendukung kemerdekaan Indonesia tercermin dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Yogyakarta, oleh karena itu, keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta bukanlah tanpa arti, melainkan merupakan sebuah penghargaan atas jasa dan perjuangan Yogyakarta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam perang pasca kemerdekaan RI.

Yogyakarta Ibukota Indonesia

Pada Tahun 1946, Yogyakarta pernah menjadi ibukota dari pemerintahan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali mempersiapkan serangan ke Indonesia, dengan membonceng tentara sekutu, Belanda mendarat di Banten dan melancarkan serangan ke Jakarta. Sehingga pada awal tahun 1946 Presiden Sukarno mengirimkan telegram kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menanyakan apakah Yogyakarta sanggup menerima pemerintahan RI, karena situasi di Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan akibat serangan Belanda. Telegram ini segera disanggupi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibukota pemerintahan Indonesia.

Pemindahan ibukota RI ke Yogyakarta pun bukanlah tanpa alasan. Menurut alasan Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamijoyo yang disampaikan di Radio Republik Indonesia, terdapat dua alasan mengapa pemindahan ibukota dilakukan di Yogyakarta, yaitu yang pertama adalah alasan tidak amannya keadaan Jakarta dan yang kedua adalah untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan RI. Berikut adalah cuplikan kalimat dari pidato beliau :

“Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat senentara kedudukan Pemerintahan Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia apda masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintah di daerah-daerah….”

Jadi, Yogyakarta dipilih menjadi ibukota RI karena alasan untuk mempercepat proses penyempurnaan organisasi negara. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Yogyakarta dinilai mampu memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan Pemerintah RI. Para pemimpin Pusat melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogykarta sangat kuat karena merupakan kerajaan di bawah dwitunggal yang kuat pula.

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta jelas menunjukkan keyakinan Pemerintah Pusat akan komitmen Yogyakarta kepada Indonesia. Dalam hal ini Indonesia bergantung harap kepada Yogyakarta. Yogyakarta menjadi Ibukota RI hingga 27 Desember 1949.

Dalam pemindahan Pemerintah Republik ke Indonesia, sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangatlah baik. Beliau bahkan memberikan bantuan baik secara moral maupun finansial. Bahkan properti pribadi Kraton diberikan untuk dijadikan sebagai istana negara di Yogyakarta dan dalam proses pembangunan selanjutnya beliau bahkan memberikan bantuan keuangan senilai 2 juta gulden dari harta bendanya sendiri, tanpa memintanya kembali.

Amanat 5 September 1945

Setelah menerima Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Sukarno, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII, memutuskan untuk menanggapi sikap penghargaan dari Presiden Sukarno dengan mengeluarkan amanat 5 September 1945, sebagai bukti pernyataan yang sah bahwa daerah yang saat itu masih terdiri dari Kesultanan Ngayogyakarta dan Paku Alaman kini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah isi dari Amanat 5 September 1945 :

——————————————————————————————————————————————

AMANAT

SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

  1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

HAMENGKU BUWONO IX

——————————————————————————————————————————————

AMANAT

SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

  1. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945
PAKU ALAM VIII

——————————————————————————————————————————————

Berdasarkan Amanat 5 September 1945 ini, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII menerima penetapan dari Presiden Sukarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana segala kekuasaan atas DIY dipegang langsung oleh pemerintahan dwitunggal ini. Oleh karena fakta sejarah inilah, pemerintahan Yogyakarta tidak dapat diganggugugat, pemerintahan dipegang penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam.

Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah daerah yang tidak mengikuti sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, melainkan sebuah daerah yang memiliki keistimewaan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah Indonesia untuk beroperasi dalam bentuk pemerintahan yang dipegang langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam.

Mengapa demikian? Kembali kepada apa arti keistimewaan Yogyakarta, karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri yaitu dengan memenuhi 3 syarat dasar untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, yaitu dengan memiliki wilayah, rakyat yang mengakui dan mendukung atas sistem pemerintahan yang telah ada. Jika ada campur tangan dalam pemerintahan tersebut, justru akan menimbulkan kekacauan, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Belanda pada masa penjajahannya.

Menurut Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo dalam bukunya yang berjudul Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, untuk memahami kelahiran DIY, perlu diperhatikan bagaimana perbedaannya dengan kelahiran Daerah Istimewa Aceh. Yogya disebut istimewa karena sebelum bergabung dengan RI sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Hal itu jelas karena Yogya merupakan sebuah kesultanan tersendiri. Adapun Aceh, pada waktu bergabung dengan RI, bukan merupakan penerus langsung dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di daerah itu (Sujamto, 1988).

Proses sampai akhirnya menjadi Daerah Istimewa Aceh, menurut Sujamto (1988), merupakan proses panjang dan melelahkan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :

  • Pertama, pada saat RI merdeka, Aceh mendapatkan status baru sebagai sebuah karesidenan di dalam Provinsi Sumatera.
  • Kedua, Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh menjadi sebuah Daerah Militer. Aceh bersama dengan Langkat dan Tanah Karo merupakan Daerah Militer di dalam Provinsi Sumatera.
  • Ketiga, daerah Aceh disebut Presiden Soekarno sebagai “daerah modal” bagi Republik. Kemudian, dibentuklah Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat dan Tanah Karo.
  • Keempat, Banda Aceh (Kutaraja) menjadi tempat kedudukan (kantor) Wakil Perdana Menteri RI. Pada waktu itu rakyat Aceh menyatakan aspirasi untuk menjadikan Aceh sebagai Provinsi Otonom.
  • Kelima, Wakil Perdada Menteri menetapkan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Wilayahnya agak lebih luas dari wilayah Provinsi DI Aceh yang sekarang ini.
  • Keenam, karena rakyat terus-menerus bergejolak dan menuntut supaya Aceh diberi otonomi secara khusus, akhirnya diputuskan bahwa Aceh merupakan sebuah Daerah Istimewa. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959 menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut sebagai Daerah Istimewa Aceh.

Proses itu berbeda dengan Yogyakarta. Ketika RI merdeka, Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang berdaulat penuh. Yogyakarta memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Namun, pemimpin pemerintahan di Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Hal ini yang kemudian mengundang reaksi dari Presiden Sukarno untuk memberikan predikat istimewa kepada Yogyakarta sebagai penghargaan, dan bukanlah sebuah proses tuntutan. Jadi keistimewaan Yogyakarta diberikan sebagai sebuah tanda penghargaan dari Presiden Sukarno atas kerendahan hati dan sikap kooperatif Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII.

Piagam 19 Agustus 1945

Piagam 19 Agustus 1945, adalah sebuah piagam yang diberikan oleh presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Sukarno, kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII. Piagam ini merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia.

Piagam ini terbagi 2, yaitu untuk Sri Sultan Hamengku Buwono dan untuk KGPAA Paku Alam VIII yang berisi sebagai berikut :

—————————————————————————————————————————————————————————-

Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,

Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Sukarno

—————————————————————————————————————————————————————————-

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Ingkang Kaping VIII, pada kedudukannya,

Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Sukarno

—————————————————————————————————————————————————————————-

Maka berdasarkan piagam tersebut, kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII, telah ditetapkan sebagai penguasa dwitunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan fakta sejarah, dan merupakan bagian dari keistimewaan Yogyakarta. Dimana pemerintahan daerah berada di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam. Hal ini yang menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa, karena berbeda dengan daerah lain yang memiliki kepala daerah berdasarkan pemungutan suara, Yogyakarta memiliki penguasa tetap yang diangkat dari keluarga kerajaan.

Menanggapi sikap hormat Presiden Sukarno kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII, memutuskan untuk bersikap kooperatif dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.